Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Bantuan Advokasi Lingkungan dan Sosial Untuk Unit Khusus (Balidsus), melaporakan PT Tenma Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok I, Cibitung dan PT Nagoya Alam Sejahtera ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) Republik Indonesia (RI), karena diduga melakukan tindak pidana pengelolaan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3 .
Ketua Umum Balidusus, Agus Salim mengatakan, laporan yang dilajukan pihaknya ini atas dasar pasal 103, pasal 104 jo pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin.
“Laporan kami dasarnya kuat bahwa PT Tenma sendiri tidak memiliki izin pengelolaan limbah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi. Sedangkan pihak PT Nagoya Alam Sejahtera tidak memiliki Tempat Pembuangan Limbah Sementara (TPLS),” ujar Agus, Senin (28/5).
Atas hal tersebut, terang Agus, telah mengakibatkan pencemaran lingkungan secara masif. Baik di lingkungan perusahaan, maupun di TPLS milik PT Nagoya. “Tidak memiliki izin TPLS adalah pihak PT Nagoya. Karena masih tetap mengangkut limbah tersebut di PT Tenma,” terangnya.
Seharusnya, kata dia, kalau tidak memiliki izin TLPS maka tidak diperbolahkan melakukan hal itu. “Mereka sudah melawan peraturan, baik peraturan daerah maupun pusat. Maka harus kita soroti dan laporkan ke KemenLHK,” tegasnya.
Dia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta KemenLHK RI untuk menindak tegas kepada pengusaha dan rekanan. Karena mereka hanya mengambil dan mengeruk keuntungan sendiri dengan mengabaikan peraturan yang ada.
“Pemerintah membuat peraturan untuk dipatuhi. Jangan ingin meraup keuntungan dengan melanggar perturan. Maka kami meminta kepada pihak DLH Kabupaten Bekasi dan KemenLHK untuk menindak serta mengecek juga melakukan verifikasi ke lokasi,” tambahnya.
Dia menegaskan, aktivitas pengangkutan limbah B3 saat ini masih terjadi di PT Tenma. Maka, Ia juga meminta agar pihak terkait untuk sementara limbah tersebut jangan diangkut, sebelum memiliki legalitas yang jelas.
“Harus memiliki izin jelas dulu agar bisa memenuhi peraturan yang ada. Maka dari itu kami meminta tindakan tegas dilakukan Pemkab melalui DLH dan KemenLHK agar hal ini menjadi contoh bagi pengusaha lain serta dalam rangkap mentaati peraturan yang berlaku,” jelasnya. (fb)
