Fakta Bekasi, CIKARANG TIMUR–Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung pembongkaran bangunan Dwi Sari Waterpark yang beralamat di Kp. Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kamis (25/6/2020).
Mentri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan sanksi administratif terhadap pengusaha Dwi sari waterpark yang berada di Sungai Cibeet karena telah melanggar tata ruang.
“Saya menyatakan bahwa tata ruang itu harus kami patuhi, salah satunya sepadan sungai dan sepadan jalan sudah ada kententuannya,” kata dia.
Tambah dia, bahwa pemilik Dwi Sari Waterpark sudah salah telah memfiling di tengah Sungai Cibeet, walaupun ada alasannya melakukan itu tapi itu tetap melanggar hukum. Maka itu Kemntrian ATR/BPN dan PUPR menertibkan tentang menegakan ketentuan yang berlaku.
“Alasannya karena ada kendala yang dihadapi oleh Pemilik Dwi Sari Waterpark, yaitu masalah perizinan kami akan membantu menyelesaikan. Tetapi ini tidak bisa ditoleransi, solusinya ini akan dicabut kembali, tapi nanti akan diberikan solusi sesuai dengan ketentuan,” kata dia.
Djalil menjelaskan soal perizinan pihak Dwi sari Watermark yang mengaku sudah mengurus izin, tapi karena ada beberapa kendala BPN tidak bisa memberikan rekomendasi. Karena itu Pemda Bekasi tidak bisa mengeluarkan izin tersebut.
“Karena tidak mendapatkan izin, sebagai pengusaha Pak Pasirbu (Pemilik Dwisari Watermark) ingin mencari solusi tapi solusinya salah. Kami sudah sepakat bahwa persolan perizinan kami akan bantu dan Mentri PUPR akan membantu untuk membangun pengarah arus agar air tidak akan menabrak. Jadi kami tidak hanya menegakan hukum tapi juga mencari solusinnya,” jelasnya.
Sementara, Mentri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ini sebagai awal dari penegakan hukum, banyak sekali informasi tentang pelanggaran tata ruang, Jabodetabek tercatat ratusan yang sudah hilang karena jadi Pemukiman, Restoran dan lainnya.
“Adanya bencana banjir bandang dan banjir yang terjadi dimana-mana itu awalnya dari pelanggaran tata ruang walaupun kami membuat bendungan, chcek dam kalau dihulunya tidak dibenahi pasti juga bakal hanyut terus,” kata dia.
Masih kata Basuki, soal pelanggaran yang dilakukan Dwi Sari Waterpark pihak meminta agar filing dicabut semua, selanjutnya Kementrian PUPR akan membangun pengarah arus untuk melindungi tanah.
“Malsah ini nanti setelah di cabut semua kami coba bangun pengarah arus agar tidak menerjang tanahnya Pasiribu, kami tahu beliau bikin itu untuk melindungi tanahnya tapi kebabalasan hingga ke tengah sungai, sebagai yang bertanggung jawab dalam pengelola sungai kami berencana akan coba membangun pengarah arus disetiap tikungan sungai,” terangnya. (FB)
