Fakta Bekasi, TAMBUN SELATAN–Pembebasan lahan untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung ditargetkan selesai akhir bulan ini. Sementara itu, pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan.
Direktur PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Muhammad Nasir mengatakan, saat ini sebanyak 80 persen lahan telah dibebaskan, mulai dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Tegalluar Kabupaten Bandung. Sedangkan Pembebasan tanah untuk di wilayah Kabupaten Bekasi memakan biaya hingga Rp 525 miliar.
Baca juga: Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta – Bandung Prioritas Rampung
“Itu sampai hari ini ya (kemarin), dan pastinya terus bertambah. Masih ada sekitar 20 persen lagi lahan yang belum dibebaskan. Dan menurut perhitungan kami, akhir November ini sudah selesai. Itu target realistis,” kata Nasir usai menghadiri pembayaran ganti rugi di Metland Tambun, Tambun Selatan, Kamis (8/11).
Seperti diketahui, PT PSBI merupakan konsorsium dari beberapa BUMN yang ditugaskan untuk membebaskan lahan yang diperlukan untuk mega proyek kereta cepat. Secara keseluruhan, untuk membangun proyek sepanjang 142,3 kilometer itu membutuhkan lahan hingga 6.043.349 meter persegi yang terbagi dalam 6.331 bidang tanah di Jakarta hingga di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat.
Diakui Nasir, pembebasan lahan sebenarnya ditargetkan selesai beberapa bulan lalu. Namun, karena butuh kehati-hatian, maka penyelesaiannya tertunda.
“Ini terjadi di seluruh kota dan kabupaten, karena memang persoalan tanah ini tidak mudah. Diperlukan kehati-hatian, terlebih berkaitan dengan hak masyarakat pemilik tanah,” ucap dia.
Sedangkan terkait pembangunan fisik, kata Nasir, sudah dilakukan sejak Juli lalu dengan memprioritaskan sejumlah titik kritis. “Titik kritis seperti harus dibangunanya jembatan yang panjang, kemudian harus memindahkan misalnya pipa gas atau juga jaringan listrik, seperti itu. Maka pembangunan di titik prioritas ini sudah dilakukan sejak awal. Beberapa terowongan sudah mulai dibangun, ada juga yang sudah sampai 150 meter,” kata dia.
Lebih lanjut, Nasir mengapresiasi masyarakat serta badan usaha pemilik lahan yang bersedia tanahnya dibebaskan. Menurut dia, kesediaan itu menjadi sangat penting dalam pembangunan bangsa.
“Saya amat sangat terima kasih atas dukungan masyarakat terhadap pembangunan ini. Tentu semuanya tidak akan terbangun tanda kesediaan masyarakat melepaskan tanahnya,” tandasnya. (ger)
