Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima Kunjungan Kerja dan Studi Banding dari Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, pada Selasa (12/11) di Ruang Rapat Bupati, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi. Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda dari kedua pemerintah daerah.
Tujuan utama dalam kunjungan kerja tersebut yakni studi banding tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Bekasi, tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Bekasi menangani aliran-aliran keagamaan masyarakat yang menyimpang, karena penyimpangan tersebut juga terjadi di Kota Rendang ini.
Sekretaris Daerah Uju, yang mewakili Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dalam penyambutan rombongan, mengatakan sangat menyambut baik kunjungan kerja dan studi banding ini, dan berharap ada kesan baik dari Kabupaten Bekasi yang dapat dibawa ke kota asal.
“Kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan dan dijalankan dengan baik, kami berharap kita dapat saling berbagi ilmu. Dan semoga ada kesan baik yang didapat dan dibawa ke Payakumbuh,” katanya.
Uju melanjutkan, bahwa kondisi geografis masyarakat Kabupaten Bekasi yang heterogen menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi konflik keagamaan dan aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang.
“Ini menjadi tantangan bagi kami Pemkab Bekasi, tentang bagaimana menjaga keamanan dan kondusivitas di Kabupaten Bekasi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati,” ucapnya.
Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai tempat studi banding masalah ini karena melihat kompleksitas Kabupaten Bekasi dari sisi geografis, juga karena lokasinya yang dekat dengan ibukota. Seperti diketahui, Kabupaten Bekasi memiliki daerah yang luas yaitu lebih dari 120.000 hektar dan terdiri dari berbagai macam suku dan agama.
Riza juga mengatakan yang menjadi fokus pembahasan dan diskusi dalam kunjungan kerja ini adalah mengenai ajaran menyimpang Jamaah Nubuwah Sangga Buana.
“Kami ingin mempelajari lebih dalam tentang bagaimana Kabupaten Bekasi menangani penyebaran ajaran menyimpang Jamaah Nubuwah Sangga Buana yang berasal dari Karawang, dan menyebar hingga Kabupaten Bekasi, bagaimana tahap pendeteksian hingga penanganannya,” katanya.
Kajari Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, sebagai ketua tim PAKEM Kabupaten Bekasi menanggapi bahwa permasalahan tentang Jamaah Nubuwah Sangga Buana secara umum tidak muncul ke permukaan dan menjadi sorotan, sehingga tidak ada pula laporan dan diproses secara pidana. Bahkan, pada Bulan Oktober lalu sebagian pimpinan dari Jamaah tersebut sudah menyatakan ikrar kembali ke Islam.
Tahap-tahap pendeteksian masalah hingga penanganannya dilanjutkan dalam sesi diskusi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Pada akhir acara, kedua pemerintah daerah saling menyerahkan cinderamata yang berupa kerajinan lokal masing-masing daerah, dan diskusi dilanjutkan pada sesi ramah tamah. (adv)
