Fakta Bekasi, JAKARTA– Anggota Komisi VI DPR, Daeng Muhammad meminta pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja yang memakan anggaran Rp 20 triliun, naik dari semula hanya Rp 10 triliun.
Daeng mengatakan, anggaran fantastis untuk Kartu Prakerja itu tidak relevan untuk dilaksanakan saat Negara dan Rakyat nya sedang di landa musibah Pandemi Covid-19, baik nya segera dialihkan menjadi bantuan sosial yang sifatnya sangat amat dibutuhkan masyarakat saat ini.
“Anggaran Rp 20 triliun daripada jadi pelatihan online berbayar, lebih baik jadi kompensasi kerja. Bentuknya bisa paket belanja sembako yang dapat di ambil di toko/gerai yang ditunjuk pemerintah, atau juga bisa di cairkan tunai,” kata Daeng kepada wartawan, Senin (27/4).
“Jangan kenduri di tengah penderitaan rakyat yang sedang kena musibah wabah corona, sebagian besar rakyat kini hidup nya susah sedang lapar mereka butuh makan bukan pelatihan,” tegas nya
Daeng juga mengatakan, program Kartu Prakerja harus dihentikan karena ada masalah administrasi dalam penunjukan 8 mitra pelatihan Kartu Prakerja, termasuk Ruang Guru yang dimiliki eks Stafsus Jokowi, Belva.
“Ada potensi maladministrasi di dalamnya karena perusahan yang ditunjuk pemerintah tidak melalui proses tender yang telah diatur,” tuturnya.
Anggota DPR RI fraksi PAN ini juga meminta agar Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut masalah yang mencuat dari program Kartu Prakerja ini.
“Apabila terjadi penyimpangan, semua sama di mata hukum karena kita adalah negara hukum, segera usut siapa yang bermain dalam program kartu prakerja ini, jangan terus menerus rakyat lagi-lagi yang jadi korban,” pungkasnya. (FB)
