Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak eksekusi pemukiman warga Kampung Pilar yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Hal tersebut disampaikan Budianto ketika Warga Kampung Pilar menyambangi ruang Faraksi PKS.
“Jelas kita (PKS) menolak akan adanya eksekusi penggusuran dipemukiman warga kampung pilar. Hari ini kita berbicara mengenai kemanusiaan, saya sebagai penyambung lidah rakyat akan terus mengawal warga Kampung Pilar hingga putusan tersebut dibatalkan,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budianto ketila berdilog dengan Warga Kampung Pilar, Senin (09/09/2019).
Senada dengan Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Golkar juga menyatakan dukungannya terhadap penolakan eksekusi Kampung Pilar yang dilakukan oleh PN Cikarang dan akan mengadakan rapat koordinasi mengenai penyelesaian kasus persengketaan lahan yang dialami oleh warga Kampung Pilar.
“Pada prinsifnya kita (Gerindra) akan selalu mendukung perjuangan masyarakat. Dan permasalahan ini akan menjadi pembahasan utama di frkasi kita,” ujar Husni Thamrin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi saat ditemui di ruangan fraksi Gerindra.
Perlu diketahui keresahan warga Kampung Pilar kembali terusik setelah surat edaran Rapat Koordinasi atau (Rakor) Eksusisi Perkara No: 4/Del.Eks/2019/PN Ckr Nomor : 57/eks/2011/PN Bks Jo.
Nomor:234/Pdt.G/2011/Pn Bks tanggal 18 Juli 2019 beredar di masyarakat. Padahal warga Kampung Pilar sudah mempunyai hak atas tanah berdasarkan keputusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan putusan No. 1570 K.Pdt/2007, hasilnya dimenangkan oleh warga. (FB)
