Fakta Bekasi, TAMBELANG- Kunjungan kerja Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ke Kecamatan Tambelang beberapa waktu lalu, dianggap melanggar protokol kesehatan karena aksi bupati membagi-bagikan uang kepada warga. Bagi-bagi uang dengan nominal Rp20 ribu ke warga ini, membuat kerumunan sehingga protokol kesehatan covid-19 dalam kegiatan tersebut dilanggar.
Alumni GMNI Bekasi Bambang Tolet Haryanto menjelaskan, kebijakan prokes ini sangat absurd. Sehingga tidak jelas tindakan pelanggarannya dan siapa pelanggarnya. Jika kepala daerah atau pejabat tinggi melanggar prokes dengan membuat kerumunan, maka itu tidak dianggap melanggar prokes.
“Kalau warga yang membuat kerumunan pasti langsung ada tindakan. Jangan tebang pilih dalam menindak pelanggar prokes. Jika memang salah ya harus ditindak. Secara logika, bagi-bagi uang bakal buat kerumunan dan secara sadar bupati tahu akan hal itu, tapi tetap dilakukan,” ketus Tolet.
Ditambahkan, dengan bupati bagi-bagi uang yang melanggar prokes, ini bisa dikategorikan membuat cluster baru penyebaran covid-19 dalam kegiatan kunjungan kerjanya. Dan yang lebih aneh lagi, kata dia, dalam kunjungan kerja bupati ke wilayahnya seperti tidak ada satgas covid.
“Satgas covid seperti tidak ada atau emang tutup mata soal bagi-bagi uang yang membuat kerumunan. Apa karena yang membuat kerumunan bupati yang notabenenya juga ketua satgas covid, sehingga satgas covid diam saja,” terangnya.
Tolet menilai, bupati dan perangkat kerjanya yang melaksanakan kunjungan kerja tidak mematuhi prokes. Jika aksi bagi-bagi uang dianggap spontan dilakukan bupati, baginya itu hanya sekedar alasan yang dibuat-buat.
“Udah gak masuk cara berpikirnya. Kalau memang aksi bagi-bagi uang dilakukan spontan, kenapa uangnya sudah disiapkan dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp10 ribu? Jika secara sadar bagi-bagi uang membuat kerumunan, kan ada cara lain jika ingin bersedekah kepada warganya,” pungkasnya. (mot)
