Fakta Bekasi, KABUPATEN BEKASI-Terkait pembongkaran medan jalan (pembatas jalan) jalur pantura yang beralamat di Jalan Raya Fatahilah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, persisnya didepan PT. MY PAK, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Raden Yana Suyatna mengaku bahwa itu kewenangan Kementrian PUPR.
“Ya, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 bahwa itu jalan nasional dan menjadi kewenangan Kementrian PU, proses tetap diusulkan oleh pemohon, kita juga diminta untuk saran teknisnya (sartek) dan kajian kita adalah menghindari putaran yang ada di depan Kalijaya, itu sangat krodit sehingga ketika ada yang mengajukan untuk perputaran menghindari kemacetan parah di kalijaya tentu itu salah satu solusi,” kata Raden Yana Suyatna Selasa (19/9/2023).
Yana menambahkan, terkait izin yang sudah dikeluarkan Kementrian PU juga ada catatan dan pertimbangan. Pertimbangannya karena kendaraan dari PT MY PAK harus memutar diterminal terlebih, maka dari itu izin dikeluarkan agar kendaraan tidak harus memutar di depan terminal.
“Apapun sartek kita juga itu kewenangan pusat, kalau pusat melihat ada U- Trun yang lebih dekat Hitachi dan kondisi jalan nasionalnya lancar bisa saja dari kementerian tidak mengizinkan. Kenapa ini diizinkan mungkin pertimbangan bahwa mereka itu harus ke kiri dulu melewati terminal kemudian putarannya disana semua,” terang dia.
Kendati demikian, Yana bila dampaknya negatif pihaknya sudah sepakat dengan pihak Kepolisian dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan evaluasi terhadap U-Turn tersebut.
“Walaupun kita daerah itu kewenangannya pusat, karena kita yang merasakan dampaknya, kita juga sudah sepakat dengan Kepolisian dan Komisi III akan melakukan evaluasi sambil mencari data-data tentunya,” tegas Yana.
“Ketentuannya bila mereka melanggar tentu akan ditindaklanjuti dengan penutupan oleh Kementrian, dan kita akan mengusulkan itu,” sambungnya.
Saat ditanya soal penutupan U-Trun di depan Pasar Lemah Abang dengan kepentingan pembukaan U-Trun didepan PT MY PAK, Yana menjawab.
“Berdasarkan UU Nomor 23 atas turun Perbup Nomor 100 bahwa penyelenggaraan lalu lintas Dinas Perhubungan itu jalan kabupaten, kami tidak ada kewenangan untuk jalan nasional dan provinsi,” tandasnya.
Dihari yang sama, saat dimintai tanggapan terkait pembuatan U-Turn baru di denpan PT MY. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi meminta, agar U-Turn yang berada didepan PT. MY PAK perencanaannya dirubah, bila hal itu berdampak negatif dan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan.
“Kalau memang ada dampaknya negatifnya lebih baik diusahakan perencanaannya diubah, kalau memang berdampak pada masyarakat sekitar dan pengguna jalan,” pinta Helmi saat dikonfirmasi
Helmi juga meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi agar memberikan masukan kepada pihak Kementerian, agar dapat diubah dan diperbaiki.
“Dishub Kabupaten Bekasi harus memberikan saran teknis ke pihak Kementerian agar memberikan masukan bahwa median jalan yang ada di lokasi diupayakan dirubah, ataupun diperbaiki sehingga tidak menimbulkan ganguan lalu lintas, Karena disitu jalannya lumayan gelap dan trek lurus (jalur cepat), benar kalau itu sampai dibuka berdampak rawan kecelakaan,” tegasnya.
Tambah Helmi, untuk meninjau ke lokasi pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satlantas, Polsek setempat atau Polres Metro (Polrestro) Bekasi, serta akan mengajak anggota DPR RI agar hasil kunjungan ke lokasi tidak sia-sia.
“Kalau untuk meninjau ke lapangan kami bisa, nanti bareng dengan Anggota Dewan DPR RI dan pihak kepolisian Polsek maupun Polres, jangan sampai kunjungan kita ke sana sia-sia. Nanti saya juga akan berkoordinasi dengan anggota DPR RI Obon Tabroni atau Ibu Putih Sari karena itu ranahnya pusat,” terangnya. (***)
