Fakta Bekasi, CIKARANG BARAT– Meski tidak memiliki izin Tempat Penampungan dan Penyimpanan Sementara (TPPS), PT. Tenma Indonesia tetap menunjuk PT. Nagoya Alam Sejahtera beraktifitas dalam pengelolaan limbah produksinya.
Disampaikan dalam pres rilisnya, Ketua Umum LSM BALIDSUS, Agus Salim, menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan PT. Tenma Indonesia dan PT. Nagoya Alam Sejahtera Kawasan MM2100, kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena dianggap telah melanggar Pasal 103 dan 104 jo Pasal 59 dan 60 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Juga pada Pasal 101 dan 104 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana telah diundangkan dan harus tunduk kepada aturan tersebut,” ungkapnya, kemarin (26/6).
Baca juga: Langgar Regulasi Pengelolaan Limbah B3, Balidsus Laporkan Tenma dan Nagoya KemenLHK
Dasar peraturan-peraturan itulah, lanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk segera memberikan sanksi tegas kepada kedua perusahaan tersebut, dengan segara mengeluarkan rekomendasi untuk berhenti beroperasi atau berproduksi sementara waktu, sampai dengan adanya perbaikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
“Diharapkan kedua perusahaan tersebut segera menghentikan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan limbahnya. Karena jika tidak dihentikan maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang lebih parah, dan pada akhirnya masyarakat yang kena dampak akan mengalami gangguan kesehatan dalam jangka waktu yang lama,” ketusnya.
Selain itu, diminta juga kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dapat memberikan tindakan tegas kepada pengusaha dan rekanan yang hanya bisa mengambil dan mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
“Perusahaan jangan hanya ingin meraup keuntungan namun melakukan pelanggaran hukum. Maka dengan ini kami (LSM BALIDSUS) red, meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak dan melakukan verifikasi ke lokasi. Serta dapat mengecek kebenaran pengelolaan limbah yang di produksi kedua perusahaan tersebut, karena apabila aturan itu tidak ditegakkan maka akan menjadi preseden buruk di Kabupaten Bekasi dalam hal ini pengelolaan limbah perusahaan,” pungkasnya. (fb)
