Fakta Bekasi, TAMBUN SELATAN–Sebanyak 191 bidang atau 10,5 hektar tanah yang dibutuhkan untuk membangun depo light rapid trans (LRT) di Kabupaten Bekasi. Mayoritas di antaranya telah dibebaskan, sehingga tinggal menyisakan 76 bidang tanah yang diverifikasi ulang serta 29 bidang yang dicek bukti kepemilikannya.
Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Perkeretaapian Fadliyansah mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan percepatan pembebasan lahan. Ditargetkan April nanti seluruh tanah telah dibebaskan.
Baca juga: Kebut Pembebasan Lahan LRT, Sejumlah Bidang di Jatimulya di Verifikasi Ulang
“Karena untuk daerah lainnya mayoritas sudah selesai tinggal di Kabupaten Bekasi. Maka dari itu bersama BPN kami lakukan percepatan. Karena jujur saja kalau dari kontruksi sudah terlewat satu tahun. Namun kami optimis dapat berjalan sesuai rencana,” ucap dia, Rabu (6/2/2019).
Sementara itu, sejumlah warga mengaku sempat mendapatkan ajakan agar menolak ganti rugi karena dinilai harganya terlalu rendah.
“Jadi memang awalnya informasinya tanah per meter Rp 300.000 kemudian naik jadi Rp 1,2 juta kemudian naik lagi jadi Rp 3 juta. Nah katanya ada yang ngajak jangan diambil, katanya biar bisa jadi Rp 7 juta. Ah kata saya terlalu,” ujar salah seorang warga.
Hal senada diungkapkan Vano (30).
Dia mengaku sempat diajak untuk memprotes pengukuran, namun dia menolak. “Jadi memang ada yang orang-orang menolak karena harganya kecil. Tapi saya punya pendirian sendiri, saya mah lebih baik dilepas karena jatuhnya untung,” kata dia.
Vano mengaku memiliki bidang tanah seluas 120 meter persegi. Di atasnya terdapat rumah dan warung. Dari perhitungan dia, hasil pembebasan tanah, dirinya bisa membeli tanah dan rumah baru di lokasi yang berbeda.
“Teman saya ada punya tanah 120 meter persegi sama rumah, terus kena guru dapat Rp 900 juta. Kemudian dia dapat lagi tanah 300 meter sama rumah sama kontrakan di Cikarang Barat Cuma Rp 300 juta. Ya malah untung, dia bisa berangkatin orang tuanya umrah sama punya mobil, jadi memang untung sih. Cuma ini saya itu minta segera dibayar tapi malah terhambat sama orang-orang yang menolak ini,” tandasnya. (ger)
