Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Diskominfo Santik : Pengadaan Server ULP Secara Efisien dan Fungsional
Share
Sign In
Notification
Latest News
BPN Kab. Bekasi Salurkan 600 Kantung Daging Hewan Kurban Kepada Masyarakat Sekitar
Pemerintahan
OIBO 2026, Tim Olimpiade Biologi Indonesia Raih 2 Emas, 4 Perak, dan 1 Perunggu
Pendidikan
Ngeyel, SDN 02 Waluya Masih Wajibkan Siswa Berenang
Pemerintahan
Ingin Masakan Khas Semarang, Cepetan Datang ke Sego Sambel Bunda
Kuliner
Banyak Kursi Kosong, Pelayanan Perumda TB Terganggu
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Diskominfo Santik : Pengadaan Server ULP Secara Efisien dan Fungsional

Diskominfo Santik : Pengadaan Server ULP Secara Efisien dan Fungsional

admin Published 30/06/2020
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Diskominfo Santik memberi tanggapan dan hak jawabnya terkait pengadaan server Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diduga tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai pengajuan dari ULP dan terindikasi adanya penyelewengan anggaran. Bagi Diskominfo Santik, pengadaan server ULP dilaksanakan secara efisien dan fungsional, serta telah dilakukan kajian tekhnis untuk membeli server ULP dengan merk Dell yang spesifikasinya sebanding dengan server yang diajukan ULP dengan spesifikasi Oracle.

Kasi Infrastruktur pada Diskominfo Santik Hidayatul Muttaqin menjelaskan dalam surat hak jawabnya, pengadaan server dilaksanakan pada November 2019 lalu menggunakan APBD Perubahan (biaya pengadaan server merk Dell tidak dilampirkan). Dirinya membenarkan bahwa ULP pernah mengajukan permohonan server ULP merk Oracle T8-2 tanpa disertakan kajian tekhnis.

Baca juga: Ketua DPRD : Jika Ada Indikasi Penyelewengan anggaran, Serahkan ke APH

“Dalam proses pengadaan server oracle di link e-katalog LKPP, kami menemukan server Oracle T8-2 yang diajukan ULP senilai Rp3,2 miliar lebih. Dan di toko online bhinneka.com dengan jenis server yang sama senilai Rp2,1 miliar lebih. Sehingga ada selisih anggaran mencapai Rp1,1 miliar lebih. Sementara dalam aturan Perpres belum ada aturan tentang pengadaan atau pembelian barang melalui toko online. Sehingga kami simpulkan bahwa server yang terdapat dalam e-katalog LKPP sangatlah tidak efisien,” paparnya.

Sebelumnya: Pengadaan Server ULP Tidak Sesuai Spesifikasi

Ditambahkan, Diskominfo Santik mencari server merk lain di e-katalog LKPP dengan spesifikasi tekhnis sebanding dengan Oracle T8-2.

“Sesuai kajian tekhnis (tidak dilampirkan), kami menemukan server merk Dell EMC Poweredge R940 dengan spesifikasi tekhnis yang lebih mumpuni  dari Oracle T8-2 dengan nilai Rp1,7 miliar lebih yang jauh lebih murah dan bisa kami dapatkan dua unit server untuk keperluan produksi dan redundant (cadangan yang fungsinya sama),” bebernya.

Terkait data center Batam, Hidayatul Muttaqin menjelaskan bahwa kontrak sewa data center IDC Jakarta sudah habis. Ditambah, data center Batam memiliki kapasitas lebih besar dan fasilitas Service Level Agreement (SLA) lebih baik.

“Server produksi (utama) ditempatkan di data center Batam dikarenakan aliran listrik yang sangat stabil, keamanan informasi yang lebih baik, kemampuan bandwith yang besar 100 Mbps dedicated yang siap melayani keperluan server ULP dalam melaksanakan lelang secara elektronik,” katanya.

Terkait biaya konfigurasi, Diskominfo Santik mengacu pada besaran pagu biaya jasa tenaga ahli TIK yang tertuang dalam keputusan bupati nomor 900/Kep.217-adm.Pemb/2018 tentang standar biaya masukan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2019. Biaya konfigurasi untuk dua server Dell sebesar Rp98,5 juta. (FB)

You Might Also Like

BPN Kab. Bekasi Salurkan 600 Kantung Daging Hewan Kurban Kepada Masyarakat Sekitar

Ngeyel, SDN 02 Waluya Masih Wajibkan Siswa Berenang

Banyak Kursi Kosong, Pelayanan Perumda TB Terganggu

Calon BPD dan Masyarakat Sumberjaya Pertanyakan Netralitas Panitia

Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut

admin 30/06/2020
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sementara, Aria Dwi Nugraha. FOTO: Istimewa/ Fakta Bekasi Ketua DPRD : Jika Ada Indikasi Penyelewengan anggaran, Serahkan ke APH
Next Article Pengajuan Server ULP Sesuai Koordinasi LKPP dan LPSE Jabar

Paling Banyak Dibaca

Ngeyel, SDN 02 Waluya Masih Wajibkan Siswa Berenang
Pemerintahan 22/05/2026
Alumni GMNI Bekasi Minta KPK Panggil DH Sebelum Berangkat Haji
Pemerintahan 28/04/2026
Wamen Ossy: Revisi RTRWN Jadi Kunci Percepatan Pengembangan Jaringan Kereta Nasional
Pemerintahan 30/04/2026
Dari Penjualan Impresif ke Serah Terima, Jababeka Bizpark Perkuat Ekosistem Bisnis
Bisnis 01/05/2026
Serahkan Ganti Kerugian Tol Cibitung – Cilincing, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi Pastikan Hak Warga Tersalurkan Dengan Aman
Pemerintahan 29/04/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?