Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT- Terungkap dari surat nomor 503/165/DPMPTSP/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda Mitra Industri Delta Mas rupanya tidak berizin.
Surat itu ditujukan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Surat tersebut berisikan hasil kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang dilakukan pada tanggal 10 September 2018 ke lokasi SMK Ananda Mitra Industri – Delta Mas.
Dari hasil kunjungan tersebut, diketahui kegiatan belajar mengajar telah berjalan. Hanya saja, setelah dilakukan konfirmasi, SMK Ananda Mitra Industri – Delta Mas ternyata belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Sekretaris Komisi I, Muhtadi Muntaha membenarkan ketiadaan izin tersebut. Bahkan, tidak hanya belum memiliki IMB, SMK Ananda Mitra Industri – Delta Mas pun tidak mempunyai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
“(Sekolah itu) kagak ada UKL, UPL dan IMB-nya tapi bangunannya sudah bediri megah. Dan kegiatan belajar mengajar telah berlangsung,” kata dia, Senin (17/9).
Terkait surat yang dikeluarkan DPMPTSP, kata Muhtadi, surat itu dikeluarkan agar Dinas PUPR meneliti secara teknis struktur bangunan sekolah tersebut. Muhtadi mengatakan, surat tersebut harus segera ditindaklanjuti demi tegaknya aturan.
“DPMPTSP telah kirim surat ke PUPR terkait kasus sekolah itu. Secepatnya PUPR berkirim surat ke Satpol PP setelah meneliti surat dari DPMPTSP tersebut. Kami ingin aturan ditegakkan, apalagi itu sekolah ada di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD,” kata dia.
Kepala Sekretaris Dinas PUPR Iman Nugraha mengaku telah menerima surat tersebut. Sesuai aturan, surat tengah dikaji oleh Bidang Bangunan Umum serta Bidang Penataan Ruang.
“Dari surat tersebut kami lakukan penelitian. Surat sendiri sudah saya disposisikan di Bidang Bangunan Umum serta Bidang Penataan Ruang. Tentunya kami lakukan pengecekan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya mengaku siap menindaklanjuti surat terkait perizinan tersebut. Pihaknya siap menindak pihak yang diduga nakal dengan mengurus perizinan. Sesuai aturan, penindakkan yang akan dilakukan mulai dari pemanggilan pemilik usaha, teguran hingga penutupan usaha.
“Kalau ada surat kami tindak lanjuti. Kalau surat masuk kami teliiti, kami panggil pemiliknya,” ucapnya. (FB)
