Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Musrenbang Untuk Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Bekasi
Share
Sign In
Notification
Latest News
Kementerian ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
Pemerintahan
Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN Tekankan Konsistensi Pusat dan Daerah
Pemerintahan
Pengangkatan Sumpah MPPP dan MPPW, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN: Peran PPAT Krusial untuk Kualitas Layanan Pertanahan
Olahraga
Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak
Pemerintahan
Pastikan Ketersediaan Lahan dan Kepastian Hukum Kawasan Swasembada Pangan di Papua Selatan, Menteri Nusron Ungkap Telah Terbitkan Hak Seluas 328 Ribu Hektare
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Uncategorized > Musrenbang Untuk Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Bekasi

Musrenbang Untuk Pemerataan Pembangunan Di Kabupaten Bekasi

admin Published 22/01/2020
Share
3 Min Read
Murenbang Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Diawali di Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Setu, Foto: Istimewa/  Yubunk dan Opin Humas

Fakta Bekasi, CIKARANG SELATAN – Supaya pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan melakukan pemerataan pembangunan di 23 Kecamatan.

“Pemerataan pembangunan akan dilakukan. Baik di tingkat desa, dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi,”Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2021, di Aula Kecamatan Cikarang Selatan, Rabu (22/1/2020).

Dalam sambutannya, Uju menjelaskan, konsep pemerataan pembangunan, nanti akan digunakan Pemkab Bekasi. Kata dia, tentunya mengacu yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui skala prioritas dari usulan masyarakat melalui proses Musrenbang.

“InsyaAllah kita akan berusaha sebaik mungkin. Kita melihat urgensinya dan indikator tolak ukurnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya.

Selain itu, dirinya berharap kepada para pemangku Perangkat Daerah yang turut hadir pada kegiatan tersebut. Pembangunan harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dan menuntut sinergitas antara Desa dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

“Sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Harus kita siapkan dengan infrastruktur yang memadai. Harus ada sinergitas antara rencana dari tingkat desa dan kecamatan. Orientasinya pada kebutuhan. Mohon dipahami juga, bikin yang betul betul ada bekasnya. Masyarakat punya peran aktif. Tidak sebagai objek pembangunan tetapi subjek pembangunan,” terangnya.

Demi tercapainya tujuan pada program kerja Perangkat Daerah, yang sudah tersusun dalam RPJMD. Demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pembangunan dilakukan melalui skala prioritas yang paling dibutuhkan Desa dan Kecamatan. Sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Bekasi supaya memiliki daya saing, kompetensi dan kualitas.

“Peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Bekasi ini sangat penting. Agar punya daya saing, kompetensi, dan kualitas yang meningkat. Hal itu dapat diperoleh dari pendidikan yang memadai, dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana. Tidak adalagi sekolah tanpa kursi, maksimalkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.

Di tempat sama, Camat Cikarang Selatan, Dodo Hendra Rosika memfokuskan pada normalisasi kali Cikadu. Hal itu menjadi prioritas karena wilayah Cikarang Selatan, terdampak banjir pada malam pergantian tahun yang lalu.

“Kemarin terjadi banjir yang cukup besar. Sehingga memutus jalur transportasi. Solusinya, kami usulkan prioritas utama yaitu normalisasi kali. Saat ini, kondisinya jembatan penghubung itu masih gorong-gorong,” jelasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah untuk wilayah Kecamatan Setu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Setu, Iman mengaku, masih ada beberapa Desa di wilayahnya pada Tahun Anggaran yang lalu, belum ada kegiatan. Hal itu, dikarenakan beberapa Desa tersebut belum masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, Pihaknya meminta agar dapat menjadi perhatian kedepan, supaya tidak terjadi kembali. (FB)

You Might Also Like

Baru Lima Hari Cerai Sudah Menikah Lagi?

Puluhan Pemuda Hadiri ‘Silaturahmi Bersama Karya’ IPM Serang Baru 

IMI Kabupaten Bekasi Apresiasi Halal Bihalal IOC

TARIF IKLAN ADVETORIAL FAKTA BEKASI

Raih Peringkat 3 Besar STQH XVII Tingkat Jawa Barat, Pj Bupati Bekasi Bangga

admin 22/01/2020
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Tabrak Truk Terparkir di Jalan Deltamas, Pemotor Tutup Usia
Next Article Bapenda Cetak Massal SPPT PBB P2 Lebih Awal

Paling Banyak Dibaca

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan 06/01/2026
Lampaui Target, BPN Kab. Bekasi Puncaki Volume Layanan Pertanahan Se-Jawa Barat
Pemerintahan 26/12/2025
Jababeka Jalin Sinergi Strategis dengan BCA pada Tahun 2025, Ratusan Unit Jababeka Bizpark Terjual
Bisnis 01/01/2026
Ketua IKA FH UPB Desak Kejari dan Inspektorat Audit Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi
Hukum Pemerintahan 05/01/2026
Kasus TuPer DPRD Kabupaten Bekasi: LSM Tuding Kejati Jabar Tebang Pilih, 2 Tersangka Cuma Tumbal Perkara
Pemerintahan 05/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?