Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melalui surat perintah nomor KP.14.01/2000-BKPSDM/2024 tertanggal 22 April 2024 memerintahkan 16 pejabat tinggi pratama untuk mengikuti uji kompetensi pada 24 April 2024 besok. Hal ini dianggap bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota. Mutasi pejabat tinggi pratama dilarang dilakukan enam bulan sebelum pilkada dan enam bulan setelahnya.
Ketua LSM Kompi Ergat Bustomy menjelaskan, surat perintah Pj Bupati Bekasi untuk kepala dinas mengikuti uji kompetensi jelang pilkada bertentangan dengan undang-undang. Hal ini menjadi pertanyaan besar maksud dan tujuan Pj bupati yang berniat mutasi rotasi pejabat tinggi pratama yang sarat kepentingan politik jelang pilkada September mendatang.
“Aturannya kan jelas tidak boleh melaksanakan mutasi rotasi pejabat tinggi pratama 6 bulan sebelum dan sesudah pilkada. Sementara sekarang pejabat diminta mengikuti uji kompetensi yang arahnya jelas untuk melaksanakan mutasi rotasi. Apa ini ada kaitan rencana Dani Ramdan untuk maju pilkada,” kata Ergat.
Ditambahkan, uji kompetensi pejabat tinggi pratama terkesan dipaksakan. Karena seluruh prosesnya mulai dari pengajuan sampai surat diijinkannya uji kompetensi sangat cepat. KASN mengeluarkan surat pada 1 Maret 2024 dengan nomor B-788/JP.00.01/02/2024, Kemendagri meneruskan dengan mengeluarkan surat nomor 100.2.2.6/2428/OTDA tanggal 28 maret tentang persetujuan pelaksanaan uji kompetensi pejabat tinggi pratama dan surat Pj Gubernur Jawa Barat nomor 3066/KPG.07/BKD tanggal 16 april 2024 perihal persetujuan uji kompetensi.
“Uji kompetensi kan awal dari proses mutasi rotasi. Kenapa terkesan dipaksakan dan harus jelang pilkada. Seharusnya Pj Bupati tidak melakukan itu kecuali memang dirinya punya kepentingan pribadi didalamnya,” sindir Ergat.
Pj bupati kata Ergat seharusnya menjaga kondisifitas di tahun politik. Jangan sampai, adanya pergantian pejabat membuat kegaduhan dan memperlambat proses penyerapan anggaran.
“Tahun politik harusnya penjabat menjaga situasi agar kondusif bukan malah buat gaduh. Sebaiknya jangan diteruskan prosesnya sampai nanti 6 bulan setelah pilkada biar tidak menghambat kinerja dan penyerapan anggaran,” tutupnya. (***)
