Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Share
Sign In
Notification
Latest News
AGTI mendukung Bea Cukai yang Makin Progresif
Pemerintahan
HUT ke-54 KORPRI, Kementerian ATR/BPN Ikut Perkuat Peran ASN sebagai Penggerak Transformasi Digital Pemerintahan
Pemerintahan
Kebut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Tahun, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Masuk di Akhir Pekan
Pemerintahan
Cek Keabsahan Sertipikat Elektronik Lebih Mudah: Tinggal Scan Barcode
Pemerintahan
Jadi Pemateri “Indonesia Punya Kamu”, Menteri Nusron: Generasi Muda Terdidik adalah Motor Penggerak Dunia
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

Jelang HUT Ke-68, Komisi I Minta Pemkab Bekasi Tingkatkan Pelayanan Publik

admin Published 16/07/2018
Share
3 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari evaluasi perayaan ulang tahun ke-68 nanti.

“Masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, khususnya pelayanan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ranio Abdillah, Senin (16/7/2018).

Beberapa keluhan di bidang infrastruktur di antaranya adalah kondisi jalan kampung yang belum diperbaiki padahal masyarakat sudah mengusulkan kebutuhan perbaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Selain jalan kampung, keluhan infratsruktur yang jamak disampaikan oleh masyarakat adalah tidak adanya saluran air hujan, dan peresapan air hujan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan genangan saat musim hujan,” kata dia.

Selanjutnya, kaitan dengan bangunan liar (bangli) yang menjamur dibahu jalan mengakibatkan kemacetan sering terjadi. “Bangli menjadi salah satu penyebab kemacetan, penertiban bangli juga menjadi salah satu pelayanan publik,” kata dia.

Untuk pelayanan dibidang kesehatan, lanjut Ranio mengatakan sampai saat ini Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi baru memiliki satu ruangan ICU dengan kapasitas 12 ranjang (pasien), ini juga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi.

“Saya juga baru tahu RSUD baru memiliki satu ruangan ICU, itu termasuk pelayanan publik yang menurut saya penting untuk ditingkatkan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang begitu banyak itu masih kurang,” ujarnya.

Sementara itu, keluhan di bidang kesehatan adalah akses kesehatan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dirasa sulit.

“Harapannya, pemerintah daerah bisa bekerja sama semua dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Bekasi dan BPJS sehingga BPJS bisa membuka loket di tiap rumah sakit guna memudahkan pelayanan ke warga,” katanya.

Dari BPJS masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pelayanan kesehatan. Ranio tegaskan kasih peringatan bagi rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, karena itu masyarakat bisa mendapatkan akses yang luas dari manpaat BPJS tersebut.

Dirinya berharap, untuk semua sektor kaitan pelayanan di Pemkab Bekasi bisa ditingkatkan, hal itu agar SKPD bisa memberikan perannya secara oktimal, karena keberadaan mereka juga sebagai pelayan masyarakat.

“Berbuat yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan itu yang diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena masih banyak peran dinas yang jauh dari harap masyarakat seperti di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.

Memang ada kelebihan dan ada kekuranganya. Akan tetapi alangkah baiknya seluruh jajaran pemerintah terus berupaya memperbaiki kekurangan tersebut sehingga tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. (adv)

You Might Also Like

AGTI mendukung Bea Cukai yang Makin Progresif

HUT ke-54 KORPRI, Kementerian ATR/BPN Ikut Perkuat Peran ASN sebagai Penggerak Transformasi Digital Pemerintahan

Kebut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Tahun, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Masuk di Akhir Pekan

Cek Keabsahan Sertipikat Elektronik Lebih Mudah: Tinggal Scan Barcode

Jadi Pemateri “Indonesia Punya Kamu”, Menteri Nusron: Generasi Muda Terdidik adalah Motor Penggerak Dunia

admin 16/07/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Tinjau Langsung, PJ Gubernur Jabar: Stadion Wibawa Mukti Lebih Siap Dibandingkan Stadion Patriot
Next Article Sembilan Spesialis Curanmor Cikarang Diringkus, Satu Tewas Didor

Paling Banyak Dibaca

Polres Metro Bekasi Tetapkan Ketua dan Mantan Bendahara NPCI Tersangka Korupsi Hibah Rp7,1 M
Hukum Olahraga Pemerintahan 27/11/2025
Lantik 840 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Jabatan Itu Amanah, Gunakan Sebaik-baiknya
Pemerintahan 19/11/2025
Manfaatkan Sentuh Tanahku, Urus Sertipikat Tak Perlu Lagi Bolak-balik ke Kantor Pertanahan
Pemerintahan 19/11/2025
Mengenal Desa Nunuk Baru di Majalengka, Reforma Agraria Jadi Akhir Perjuangan Menjaga Warisan Leluhur
Pemerintahan 19/11/2025
Dua Tahun Beruntun Raih Top GPR Award, Kementerian ATR/BPN Buktikan Komunikasi Publik yang Berdampak
Pemerintahan 19/11/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?