Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit
Share
Sign In
Notification
Latest News
Laba BUMD PT BPJ Harus Diaudit
Pemerintahan
Plt Bupati Bekasi Bakal Ganti Sekda?
Pemerintahan
Serikat Pemuda Muslim Dukung Kapolri: Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat
Pemerintahan
Plt Bupati Bekasi Disharmonisasi dengan Sekda?
Pemerintahan
Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit

Pengusaha Akui Birokrasi Perizinan di Kabupaten Bekasi Berbelit-Belit

admin Published 16/10/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Pasca penangkapan Bupati Bekasi bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terjerat suap terkait perizinan mega proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi dari para pengusaha Kabupaten Bekasi, Selasa (16/10).

Ketua DPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi, Obing mengapresiasi kinerja yang dilakukan KPK, dengan kejadian ini dapat menjadi pengalaman berharga kedepan untuk penataan administrasi perijinan di Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Wabup: Pelayanan di Pemkab Bekasi Tetap Berjalan

“Selama ini banyak keluhan-keluhan dari pelaku industri di Kabupaten Bekasi terkait birokrasi perijinan yang panjang dan dipersulit, sehingga diharapkan momen ini menjadi bahan evaluasi agar kedepannya Bekasi dapat bersinar yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi, Husni Tamrin. Ia mengujarkan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit juga berimbas pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perijinan, dengan kejadian ini ia berharap agar menjadi titik balik perbaikan birokrasi di Kabupaten Bekasi.

Kendati demikian, ia tetap berharap agar pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap berjalan dengan baik walaupun SKPD yang terjaring KPK merupakan Dinas yang bersentuhan langsung dengan pengusaha.

“Kita berharap kejadian ini tidak mengganggu terhadap proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bekasi, apalagi bulan-bulan ini masa pembayaran pekerjaan. Namun kami yakin pihak-pihak terkait akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Obing, Ketua BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bekasi Husni Tamrin, Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksi) Kabupaten Bekasi Teuku Bustaman, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bekasi Amung Sutisna dan LBH MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Ujang Suryana.  (FB)

You Might Also Like

Laba BUMD PT BPJ Harus Diaudit

Plt Bupati Bekasi Bakal Ganti Sekda?

Serikat Pemuda Muslim Dukung Kapolri: Nilai Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat

Plt Bupati Bekasi Disharmonisasi dengan Sekda?

Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Menteri Nusron Sepakati Pencabutan HGU Seluas 85 Ribu Hektare di Atas Tanah Kemenhan

admin 16/10/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Wabup: Pelayanan di Pemkab Bekasi Tetap Berjalan
Next Article Eka Ditunjuk Jadi Plh Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi

Paling Banyak Dibaca

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan 06/01/2026
Jababeka Jalin Sinergi Strategis dengan BCA pada Tahun 2025, Ratusan Unit Jababeka Bizpark Terjual
Bisnis 01/01/2026
Ketua IKA FH UPB Desak Kejari dan Inspektorat Audit Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi
Hukum Pemerintahan 05/01/2026
WNA Diduga Perintahkan Puluhan Orang Rusak THM di Lippo Cikarang
Hukum 07/01/2026
Ketua LSM JAMWAS INDONESIA dan Ketua LSM KOMPI berfoto di Depan Gedung Kejati Jabar.
LSM Minta Kejati Jabar Jelaskan Alasan Belum Menetapkan 8 Penandatangan Rapat TuPer DPRD Bekasi sebagai Tersangka
Hukum 08/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?