Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Panwascam Tambun Selatan Antispasi Kotak Suara Kosong
Share
Sign In
Notification
Latest News
Kunjungi BPN Kab. Bekasi, Dede Yusuf Soroti Urgensi Pemutakhiran RDTR
Pemerintahan
Datangi Polres Metro Bekasi, Keluarga Korban Desak Penuntasan Kasus Oknum DPRD Inisial NY
Hukum
Ketua LSM JAMWAS INDONESIA dan Ketua LSM KOMPI berfoto di Depan Gedung Kejati Jabar.
LSM Minta Kejati Jabar Jelaskan Alasan Belum Menetapkan 8 Penandatangan Rapat TuPer DPRD Bekasi sebagai Tersangka
Hukum
WNA Diduga Perintahkan Puluhan Orang Rusak THM di Lippo Cikarang
Hukum
Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Panwascam Tambun Selatan Antispasi Kotak Suara Kosong

Panwascam Tambun Selatan Antispasi Kotak Suara Kosong

admin Published 21/05/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, TAMBUN SELATAN – Mengantisipasi dengan kotak suara kosong yang pernah terjadi pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) lalu. Menjadi catatan penting dalam pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Tambun Selatan, Ardi Abdul Kusuma.

Ardi mengatakan, pada saat Pileg lalu, kotak suara yang seharusnya berisi surat pencoblosan, ini malah kosong. Temuan itu, jelas sangat menggegerkan, lantaran berkaitan dengan pemilih. Bahkan, kejadian serupa itu dialami di dua desa di Kecamatan Tambun Selatan.

“Dulu, hal itu terjadi. Didua desa, salah satunya Desa Setiamekar. Tetapi pas Pilkada 2017, tidak ada,” kata Ardi dikantornya, pada Senin (21/5).

Dikatakan Ardi, setelah proses panjang, akhirnya surat suara yang kosong, diketahui. Bahwa kotak suara tertukar dengan daerah lain. Sehingga, proses Pileg pun berjalan normal.

Kendati demikian, kata Ardi, hal itu menjadi cerminan. Jadi, dalam proses pengawasan saat ini di Pilgub 2018, khususnya Kecamatan Tambun Selatan tentu akan lebih ketat. Bisa jadi, kata dia, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (P-TPS) akan memiliki tugas yang sangat berat.

“Tugas PTPS akan sangat berat. Karena akan mengawal keseluruhan jalannya pencoblosan nanti,” ujarnya.

“Nanti, setiap pendistribusian surat dan kota suara akan terus didampingi oleh Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, hingga ke KPU lagi,” terangnya.

Dijelaskan Ardi, bahwa proses pendampingan tersebut akan sesuai dengan tahapan dan aturan per undang-undangan. “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pengawasan perencanaan, pendistribusian perlengkapan pemilihan (GBW), bahwa Panwaslu melakukan pengawasan dengan cara meminta dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung,” jelasnya.

Selain itu, kata Ardi, Panwaslu juga mengawasi kaitan mulai dari perencanaan pencetakan surat suara. “Dalam hal ini Panwaslu juga mengawasi kaitan beberapa hal, dari perencanaan pencetakan, proses pencetakan dari mulai spesifikasi, design dan jumlah pencetakan logistik pemilihan yang dilakukan oleh KPU,” pungkasnya. (fb)

You Might Also Like

Kunjungi BPN Kab. Bekasi, Dede Yusuf Soroti Urgensi Pemutakhiran RDTR

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang

Kasus TuPer DPRD Kabupaten Bekasi: LSM Tuding Kejati Jabar Tebang Pilih, 2 Tersangka Cuma Tumbal Perkara

Ketua IKA FH UPB Desak Kejari dan Inspektorat Audit Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi

Lampaui Target, BPN Kab. Bekasi Puncaki Volume Layanan Pertanahan Se-Jawa Barat

admin 21/05/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Tak Sanggup Tutup THM!, Komisi I Sarankan Hudaya Mundur
Next Article Tipu Toko Emas di Babelan IRT Diamankan Polisi

Paling Banyak Dibaca

Dugaan Korupsi TKD Desa Karang Baru, Dilaporkan Ke Kejari Cikarang
Hukum Pemerintahan 06/01/2026
Gandeng Dinas Pertanian, KNPI Kabupaten Bekasi Gelar Aksi Tanam Pohon di Dua Pesantren
Pemerintahan 19/12/2025
Transformasi Layanan Berintegritas Jadi Tema Rakernas Kementerian ATR/BPN 2025, Wamen Hukum: Salah Satu Kunci Ciptakan Pemerintahan yang Bersih
Pemerintahan 21/12/2025
Menteri Nusron Komitmen Capai 87% LP2B demi Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintahan 21/12/2025
Kementerian ATR/BPN Targetkan Penuntasan Konsolidasi Tanah 2025 di Seluruh Indonesia
Pemerintahan 21/12/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?