Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.
Sesuai Undang-undang Nomor 40 BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Artinya sesuatu yang bertujuan sosial, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi.
Maka dari itu. Rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS pada tahun 2020 mendatang ditanggapi serius oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Daeng Muhammad.
“BPJS adalah lembaga non Profit yang Orientasi nya itu demi Kesehatan Rakyat, maka kerangka nya adalah bukan untung dan rugi!,” Kata dia, Jum’at (8/11/2019).
Masih kata dia, BPJS merupakan komitmen negara yang dibentuk untuk memberi manfaat optimal kepada masyarakat. Sehingga, ketika defisit terjadi, seharusnya negara juga bertanggung jawab atas hal tersebut, tidak serta merta dibebankan kepada peserta.
“Seharunya ketika pengelolaan nya ternyata defisit, maka pemerintah harus lah lebih kreatif dalam mencari Solusi, Jangan hanya lantas serta merta menaikan iuran nya, Apalagi kelas 3,” tegas dia.
Daeng Muhammad yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini juga mengatakan, kenaikan iuran BPJS justru semakin menunjukan ketidak mampuan Pemerintah dalam menjamin kesehatan bagi Rakyat nya.
“Kesehatan Rakyat adalah kewajiban Negara yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara Negara, dan itu jelas tertuang dalam UUD,” ujarnya. (FB)
