Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–hasil Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Bekasi banyak diwarnai aksi demonstrasi (unjuk rasa) terhadap permasalahan yang mencuat. Sebab, keberhasilan Pilkades ditentukan oleh tingkat kondusivitas yang terhindar dari aksi demo.
Pelaksanaan Pilkades rentan terhadap konflik sosial di masyarakat, biasanya rawan terjadi pascapemilihan. Konflik itu akibat luapan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkades.
Seperti yang terjadi beberapa hari ini, Komplek Pemerintahan Daerah (Pemkab) Bekasi sudah dua desa melakaskun unjuk rasa dan melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakpuasan.
“Kalau kami sebagai pihak kepolisian melihat itu karena adanya ketidakpuasan dari hasil pilkdes. Karena itu kami melakukan ekstra pengamanan,” kata Kapolsek Cikarang Pusat Akp. Soemantri, Kamis (6/9).
Guna mengantisipasi gesekan, pihaknya menekankan agar personil tetap melakukan pengamanan sejumlah massa yang masuk ke Komplek Pemkab Bekasi, baik itu unjuk rasa maupun audiensi yang dilakukan diruangan.
“Kami mengimbau agar massa yang melakukan unjuk rasa dan audiensi agar bisa kondusif, sehingga tidak mengganggu kondusivitas,” ucapnya.
Masih kata dia, dalam beberapa hari ini sudah ada dua aksi unjuk rasa di Pemkab Bekasi diantaranya Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan sedangkan desa yang melakukan audiensi yakini Desa Setia Darma dan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan.
“Sudah ada dua desa yang demo di Pemkab Bekasi dan melakukan audiensi di Kantor DPRD dan DPMD Kabupaten Bekasi. Alhamdulilah sampai saat ini masih terkendali, kondusif dan berjalan lancar,” tandasnya.
Diketahui Pemilihan Kepala Desa serentak telah diselesai digelar pada tanggal Senin (27/8/2018). Sampai saat ini beberapa desa yang tidak puas atas Pilkades masih mendatangi DPRD dan DPMD Kabupaten Bekasi. (FB)
