Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi
Share
Sign In
Notification
Latest News
Hiace NPCI Digadai, AR dan SY Saling Lempar Jawaban
Pemerintahan
Gakkum DLH Tunggu Laporan Yayasan Al Husiniyyatul Khoeriyyah
Pemerintahan
Limbah Domestik PO Bus Blue Star Cikarang Diduga Cemari Lingkungan
Pemerintahan
Ketua DPRD dan Ketua Komisi 1 Dapat Jatah Bulanan dari Perumda TB?
Pemerintahan
Kadispora : Kendaraan NPCI Tidak Boleh Digadai
Pemerintahan
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi

Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi

admin Published 06/08/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT –Belum pernah menerima surat permohonan melainkan hanya surat pernyataan yang dinilai sifatnya hanya pribadi. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menilai pengunduran surat Aspuri Maladministrasi.

Sekretaris BKPPD Hanief Zulkifli mengatakan, seharusnya Aspuri harus jelas menujukan surat pengunduran diri lantaran mengkuti kontestasi pemilihan umum sebagai bakal calon anggota legislative (Bacaleg).

”Menurut kami surat pengunduran Pak Aspuri yang beredar bukanlah surat resmi dari BKPPD, karena surat tersebut hanyalah surat pernyataan bukan surat permohonan pengunduran diri. Jadi surat tersebut bisa dikatakan maladministrasi,” katanya, Senin (6/8).

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Aspuri Simpang Siur

Hanief menjelaskan, apabila memang Aspuri ingin meneruskan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur politik. Kata dia, seharusnya mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyampaikan, ASN yang ingin bergabung sebagai kader politik sudah menjadi kewajiban untuk mengundurkan diri.

”Kan seorang ASN yang mendaftarkan sebagai Bacaleg. Surat pengunduran diri sebagai ASN merupakan persyaratan mutlak, jadi patut dipertanyakan kalau nanti verifikasi bagi asn yang belum mengundurkan diri bisa keterima sebagai bacaleg,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Karir ASN BKPPD Agus Budiono menerangkan pihaknya hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri.

”Saya sudah klarifikasi surat yang dibawa Pak Aspuri hanyalah surat pernyataan, namun untuk surat permohonan pengunduran diri memang belum ada,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Komisi Pemilahan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Idham Kholik mengatakan sesuai peraturan KPU no 08 tahun 2018, berkas yang disampaikan Aspuri melalui Partai Nasdem sebagai Bacaleg sudah memenuhi syarat.

Adapun berkas yang diserahkan , kata Idham sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan tertuang dalam pasal ayat 3 huruf (a) angka 4 yakni surat pengunduran diri sebagai ASN. Huruf (b) yakni tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri.

”Kalau kami melihatnya secara administrasi, dari berkas Pak Aspuri tidak ada yang masalah makanya diterima dan memenuhi persyaratan,”tuturnya. (FB) 

You Might Also Like

Hiace NPCI Digadai, AR dan SY Saling Lempar Jawaban

Gakkum DLH Tunggu Laporan Yayasan Al Husiniyyatul Khoeriyyah

Limbah Domestik PO Bus Blue Star Cikarang Diduga Cemari Lingkungan

Ketua DPRD dan Ketua Komisi 1 Dapat Jatah Bulanan dari Perumda TB?

Kadispora : Kendaraan NPCI Tidak Boleh Digadai

admin 06/08/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Kepergok Warga, Maling Motor di Pasar Serang Diciduk Polisi 
Next Article Pemkab Bekasi Segera Bangun Sumur Bor di 95 Titik

Paling Banyak Dibaca

Minggu Ini, Alumni GMNI Bekasi Surati KPK
Pemerintahan 07/04/2026
Alumni GMNI Bekasi Bakal Surati KPK
Pemerintahan 28/03/2026
Tertulis Dalam BAP, Diduga Dirum Perumda TB Setor Uang ke HMK
Pemerintahan 27/03/2026
Alumni GMNI Minta KPK Segera Panggil Dirum Perumda TB
Pemerintahan 30/03/2026
Gelar Rapim, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi
Pemerintahan 25/03/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?