Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Reading: Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi
Share
Sign In
Notification
Latest News
Marjaya Sargan Bersuara Keras di Rapat P2APBD 2024, Ini Alasannya
Pemerintahan
Sambut Dinamika Sektor Properti, LPCK Akan Terus Menghadirkan Produk Hunian Baru 
Bisnis
Pemdes Jayamukti Akan Memaksimalkan Anggaran Dana Desa Tahun 2025
Pemerintahan
Potensi Emas Sepak Bola Kab. Bekasi Dilirik Levante UD, 20 Pemain Terbang ke Spanyol
Olahraga
Levante UD Seleksi Pemain Muda Kabupaten Bekasi
Olahraga
Aa
Aa
Fakta Bekasi
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Search
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Politik
  • Hukum
  • Bisnis
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.
Fakta Bekasi > Blog > Pemerintahan > Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi

Surat Pungunduran Diri Aspuri Dinilai Maladministrasi

admin Published 06/08/2018
Share
2 Min Read

Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT –Belum pernah menerima surat permohonan melainkan hanya surat pernyataan yang dinilai sifatnya hanya pribadi. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menilai pengunduran surat Aspuri Maladministrasi.

Sekretaris BKPPD Hanief Zulkifli mengatakan, seharusnya Aspuri harus jelas menujukan surat pengunduran diri lantaran mengkuti kontestasi pemilihan umum sebagai bakal calon anggota legislative (Bacaleg).

”Menurut kami surat pengunduran Pak Aspuri yang beredar bukanlah surat resmi dari BKPPD, karena surat tersebut hanyalah surat pernyataan bukan surat permohonan pengunduran diri. Jadi surat tersebut bisa dikatakan maladministrasi,” katanya, Senin (6/8).

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Aspuri Simpang Siur

Hanief menjelaskan, apabila memang Aspuri ingin meneruskan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur politik. Kata dia, seharusnya mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyampaikan, ASN yang ingin bergabung sebagai kader politik sudah menjadi kewajiban untuk mengundurkan diri.

”Kan seorang ASN yang mendaftarkan sebagai Bacaleg. Surat pengunduran diri sebagai ASN merupakan persyaratan mutlak, jadi patut dipertanyakan kalau nanti verifikasi bagi asn yang belum mengundurkan diri bisa keterima sebagai bacaleg,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Karir ASN BKPPD Agus Budiono menerangkan pihaknya hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri.

”Saya sudah klarifikasi surat yang dibawa Pak Aspuri hanyalah surat pernyataan, namun untuk surat permohonan pengunduran diri memang belum ada,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Komisi Pemilahan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Idham Kholik mengatakan sesuai peraturan KPU no 08 tahun 2018, berkas yang disampaikan Aspuri melalui Partai Nasdem sebagai Bacaleg sudah memenuhi syarat.

Adapun berkas yang diserahkan , kata Idham sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan tertuang dalam pasal ayat 3 huruf (a) angka 4 yakni surat pengunduran diri sebagai ASN. Huruf (b) yakni tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri.

”Kalau kami melihatnya secara administrasi, dari berkas Pak Aspuri tidak ada yang masalah makanya diterima dan memenuhi persyaratan,”tuturnya. (FB) 

You Might Also Like

Marjaya Sargan Bersuara Keras di Rapat P2APBD 2024, Ini Alasannya

Pemdes Jayamukti Akan Memaksimalkan Anggaran Dana Desa Tahun 2025

Satu RSUD Tak Cukup, Fraksi Gerindra Tantang Pemkab Bekasi Bangun Dua!

Tinjau Pembangunan Jembatan Pasar Uyut, Iwan Setiawan Harap Selesai Tepat Waktu

Dihadiri oleh Menaker, Jababeka Sukses Gelar Career Connect 2025 Kepada Calon Pekerja

admin 06/08/2018
Share this Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article Kepergok Warga, Maling Motor di Pasar Serang Diciduk Polisi 
Next Article Pemkab Bekasi Segera Bangun Sumur Bor di 95 Titik

Paling Banyak Dibaca

22 Atlet NPCI Dipulangkan, Ini Alasannya
Olahraga 17/06/2025
Peluang Emas Investasi di Kawasan Industri Indonesia: Lebih dari 90% Lahan Masih Menganggur
Pemerintahan 30/06/2025
Wamen ATR/BPN Lantik 28 Pejabat: Dorong Adaptasi dan Integritas di Era Dinamis
Pemerintahan 30/06/2025
Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Pemerintahan 01/07/2025
Kementerian ATR/BPN Targetkan Selesaikan Rancangan Renstra 2025-2029 pada Juli 2025
Pemerintahan 30/06/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -
Ad image
Fakta Bekasi
Follow US

© 2024 Fakta Bekasi Media. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?