Fakta Bekasi, CIKARANG PUSAT–Bertempat diruang rapat Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, hingga kini pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi belum juga usai.
Padahal, bila mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyusunan APBD 2019 paling telat adalah hari ini. Bila tidak maka RAPBD tersebut tidak terevaluasi oleh gubernur dan terancam terkena sanksi.
“Kita terus mengupayakan agar bisa selesai hari ini karena kalau mengacu ke aturan kan paling telat itu tanggal 30 November 2018 pukul 24.00 WIB. Kalau keluar tahapan, ya mungkin tidak terevaluasi oleh gubernur. Makanya, kita upayakan agar selesai hari ini karena sebetulnya tinggal pencocokan saja antara kegiatan di SIPD dengan jumlah anggaran yang sudah dimasukan dalam SIMDA Keuangan,” ucap Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi. Jumat (30/11/2018) malam.
Belum rampungnya proses pembahasan APBD 2019, tambah Herman, lantaran terkendala dengan proses sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang tertuang di dalam KUA-PPAS dan sudah dimasuka ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan anggaran yang ada di Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
Oleh karenanya, DPRD Kabupaten Bekasi terus mengejar pembahasan APBD 2019 ini bersama pihak eksekutif sebelum nantinya disetujui dalam sidang paripurna dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. (FB)
